Beranda > Sejarah Nasional > Majapahit Sepeninggal Hayam Wuruk

Majapahit Sepeninggal Hayam Wuruk

Kekuasaan sesudah pemerintahan Hayam Wuruk
Sepeninggal Hayam Wuruk, tahta kerajaan majapahit diduduki oleh Wikramawarddhana, ia adalah seorang Pangeran Mataram yang memegang hak waris. Ia juga merupakan menantu sekaligus keponakan raja Hayam Wuruk yang kemudian dikawinkan dengan putrinya, Kusumawardhani. Hayam Wuruk juga mempunyai anak laki-laki yaitu Bhre Wirabhumi tetapi bukan dari permaisuri melainkan merupakan putra dari selirnya. Raja sangat ingin memberikan bagian kekuasaan kepadanya. Kebetulan ia diangkat sebagai kepala daerah di Jawa Timur dan dikawinkan dengan saudara perempuan pemegang hak waris kerajaan itu. Dengan demikian, sesudah Hayam Wuruk wafat, majapahit pada hakekatnya sudah terbagi secara resmi, akan tetapi pengaturan semacam ini akan menjadi kerusuhan setelah Hayam Wuruk mangkat.
Pemerintahan Wikramawardhana (1389-1429) adalah suatu kurun waktu keruntuhan yang cepat sekali. Perang saudara yang berkecamuk sebagai konsekuensi atas penolakan Wirabhumi untuk mengakui kekuasaan Majapahit pada saat penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Wikramawarddhana kepada putrinya yang bernama Suhita. Pada tahun 1401 mulailah timbul persengketaan antara Bhre Wirabhumi dan Wikramawarddhana. Tiga tahun kemudian persngketaan itu makin memuncak, dan menjadi hura-hura yang dikenal dengan peristiwa Paregreg, kedua belah pihak kemudian orang-orangnya menghimpun kekuatan dan akhirnya terjadilah perang. Dalam peperangan tersebut pada mulanya Wikramawarddhana mengalami kekalahan, akan tetapi setelah mendapat bantuan dari Bhre Tumapel yakni raja di Bagian Barat, ia dapat mengalahkan Wirabhumi, tahun 1406 Wirabhumi terbunuh dan kepalanya dibawa ke Majapahit sebagai tumbal pemulihan penyatuan kerajaan.
Walaupun Bhre Wirabhumi sudah meninggal, peristiwa pertentangan keluarga itu belum reda juga. Bahkan timbul benih balas dendam di kalangan keluarganya sehingga persengketaan keluarga itu semakin berlarut-larut.
Masa pemerintahan Suhita berakhir dengan meninggalnya Suhita pada tahun 1447, karena Suhita tidak mempunyai anak, sepeninggalnya tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh adiknya Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya (1447-1451). Pada awal masa pemerintahannya tahun 1447, ia mengeluarkan prasasti Waringipitu, di dalam prasastinya itu ia disebutkan bergelar Wijaya Parakramawarddhana dan dijelaskan bahwa ia tidak lama memerintah. Pada tahun 1451 ia meninggal dan didharmakan di Kertawijayapura.
Sepeninggal Kertawijaya, Bhre Pamotan menggantikan menjadi raja dengan bergelar Sri Rajasawardhana (1451-1453). Ia dikenal juga dengan sebutan sang Sinagara. Asal-usulnya tidak jelas kita ketahui, dari prasasti Waringinpitu diketahui bahwa Rajasawardhana disebutkan pada urutan ketiga sesudah raja dan prasasti yang dikeluarkan oleh Kertawijaya menyebutkan bahwa Rajasawardhana telah mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting di Kerajaan Majapahit, menurut Pararaton, sepeninggal Rajasawardhana, selama tiga tahun (1453-1456) Majapahit mengalami masa kekosongan tanpa raja. Sebab-sebabnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi diduga hal ini merupakan akibat dari adanya pertentangan perebutan kekuasaan di antara keluarga raja-raja Majapahit. Pertentangan keluarga yang berlarut-larut itu telah melemahkan kedudukan raja-raja Majapahit baik di pusat maupun di daerah sehingga sepeninggal Rajasawardhana tidak ada seorangpun di antara keluarga raja-raja Majapahit yang sanggup tampil untuk segera memegang tampuk pemerintahan di Majapahit.

Raja-raja akhir Majapahit
Dari tahun 1456-1466 yang memerintah Majapahit adalah Bhre Wengker dengan nama Hyang Purwawisesa. Dalam tahun 1466 ia digantikan oleh Bhre Pandansalas, sebelum ia menjadi raja di Majapahit ia berkedudukan sebagai raja daerah Tumapel selama dua tahun. Dalam tahun 1466, ia terdesak oleh Kertabhumi, anak bungsu Rajasawardhana yang ingin merebut kekuasaan Majapahit sehingga Bhre Pandan Salas memindahkan pusat kekuasaannya ke Daha, dan ia wafat pada tahun 1474. di Daha ia digantikan oleh anaknya yakni Ranawijaya yang bergelar Bhatara Prabu Girindrawardhana. Pada masa pemerintahan ini, ia berusaha untuk mempersatukan kembali wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang pecah akibat pertentangan keluarga. Untuk melancarkan aksinya, ia melancarkan peperangan terhadap Bhre Kertabhumi untuk merebut kembali kekuasaan majapahit. Dalam peperangan ini Ranawijaya berhasil merebut Majapahit kembali dan Bhre Kertabhumi gugur di Kedaton yang disebutkan di dalam kitab Pararaton.
Adanya tiga orang tokoh pada masa akhir Kerajaan Majapahit ini, beberapa sarjana menarik kesimpulan bahwa pada masa Majapahit akhir telah muncul suatu dinasti-dinasti baru raja-raja yang berkuasa di Majapahit yaitu Dinasti Girindrawardhana.

Runtuhnya Kerajaan Majapahit
Berita tradisi menyebutkan bahwa Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1400 saka (1478 M) yang disimpulkan dalam Candrasangkala “Sirna-ilang-Kertanungbumi” dan disimpulkan bahwa keruntuhannya itu disebabkan karena serangan dari Kerajaan Demak, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada berita runtuhnya kerajaan majapahit sangatlah bertentangan dengan fakta sejarah, di mana berdasarkan bukti tersebut ternyata pada saat itu Kerajaan Majapahit belum runtuh dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama lagi, dan prasasti-prasasti batu yang berasal dari tahun 1486 menyebutkan masih adanya kekuasaan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ranawijaya yang bergelar Girindrawana.
Selain sumber dari dalam yang berupa prasasti-prasasti, berita dari luar juga memberi gambaran tentang akhir Kerajaan Majapahit, misalnya berita Cina yang berasal dari Dinasti Ming (1368-1643 M) masih menyebutkan adanya hubungan diplomatik antara Cina dan Jawa pada tahun 1499. demikian pula Rui De Brito, Gubernur Portugis di Malaka menyebutkan bahwa di Jawa pada waktu itu terdapat dua raja kafir yaitu Raja Sunda dan Raja Jawa. Penulis Barbosa pada tahun 1518 memberitakan bahwa pada waktu itu masih ada Kerajaan Majapahit, akan tetapi penulis lain dari Italia, Antonio Pigafetta yang berasal dari tahun 1522 memberikan kesan bahwa Kerajaan Majapahit sudah tidak ada, di mana Majaphit hanya berupa sebuah kota di antara kota-kota besar di pulau Jawa. Lebih jauh lagi menurut Pigafetta pada saat itu Pati Unus sebagai Raja Majapahit yang merupakan raja paling berkuasa, akan tetapi dari sumber-sumber lain diketahui bahwa Pati Unus ialah seorang raja Demak yang memerintah pada tahun 1518-1521 yang dikenal dengan Pangeran Sabrang Lor.
Kalau pemberitaan Pigafetta itu dihubungkan dengan pemberitaan Barbosa dapat disimpulkan bahwa antara tahun 1518 dan 1521 di Majapahit telah terjadi suatu pergeseran politik dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus penguasa Demak. Hal itu disebabkan karena Adipati Unus melakukan penaklukan terhadap penguasa Majapahit. Sumber-sumber tradisi seperti Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda menyebutkan bahwa raja-raja Demak menyatakan dirinya sebagai keturunan Prabu Brawijaya raja Majapahit, bahkan di dalam purwaka Caruban Nagari disebutkan dengan jelas bahwa Raden Patah, pendiri dan sultan pertama Demak adalah anak Prabu Brawijaya Kertabhumi. Dengan demikian apabila benar Demak telah mengadakan penyerangan untuk menaklukkan Kerajaan Demak maka hal itu tidak dapat dilepaskan dari rangkaian perang saudara memperebutkan kekuasaan atas tahta Kerajaan Majapahit. Akan tetapi para penulis tradisi telah mengaburkan kenyataan-kenyataan sejarah tersebut dengan menyatakan bahwa Kerajaan Majapahit telah runtuh pada tahun 1400 saka (1478 M) karena serangan tentara Demak, yang dipimpin oleh Raden Patah.
Dengan demikian penguasaan Majapahit oleh Demak itu tidaklah terjadi pada tahun 1400 saka (1478 M) dan bukan pula dilakukan oleh Raden Patah terhadap Prabu Brawijaya Kertabhumi, penguasaan Majapahit oleh Demak itu dilakukan oleh Adipati Unus, anak Raden Patah, sebagai tindakan balasan terhadap Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang telah mengalahjan neneknya Bhre Kertabhumi.

Struktur pemerintahan dan birokrasi Kerajaan Majapahit
Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang dapat kita ketahui dengan agak lengkap struktur pemerintahan dan birokrasinya. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit telah mencapai puncak keemasannya. Pada masa itu Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur, sehingga selama masa perkembangan berikutnya, sejarah mengenai struktur pemerintahan dan birokrasi tidak banyak berubah.
Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang terperinci. Hal yang demikian ini terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi yakni seluruh Kerajaan Majapahit dianggap sebagai replica dari jagad raya dan raja Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru.
Raja yang dianggap penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat sekat raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para putra mahkota sebelum menjadi raja biasanya diberi kedudukan sebagai raja muda. Di bawah raja Majapahit terdapat sejumlah raja-raja daerah yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah, mereka ini biasanya merupakan saudara-saudara atau para kerabat dekat raja yang memerintah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kerajaan mereka ini dibebani tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan penghasilan kerajaan dan penyerahan upeti kepada perbendaharaan kerajaan dan juga meliputi fungsi pertahanannya.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: