kutipan bung karno:character and nation building

Membangun karakter Bangsa

Bung Karno mengatakan, sudah lama ia memikirkan untuk memberikan dasar negara kepada negara Indonesia Merdeka. Ia sampai pada satu kesimpulan, dasar yang diusulkan adalah PANCASILA, yang dikatakannya sudah dipikirkannya selama 16 tahun dan sekarang dipersembahkan sebagai lima mutiara mahal harganya, yaitu Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, keadilan Sosial, dan  ketuhanan yang Maha Esa. Setelah dirumuskan kembali, mutiara Ketuhanan yang Maha Esa, dinaikkan menjadi sila pertama dan internasionalisme ditegaskan menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Character and Nation Building, bung Karno menjelaskan, “membangun manusia Indonesia baru tidak mudah. Apalagi bangsa Indonesia pernah dijajah belanda selama tiga setengah abad lamanya dan Jepang selama tiga setengah tahun. Bangsa Indonesia sudah terbiasa sebagai bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lainnya.”

“pembangunan nasional Indonesia di segala bidang, terutama pembangunan character dan nation  yang universal, baik ekonomi, social, mental akhlak, keagamaan maupun politik. Dalam Amanat Penderitaan Rakyat ada beberapa unsure politik ekonomi, social, akhlak dan agama, juga kebudayaan, yaitu kultur yang membuat manusia Indonesia baru.”

Bung Karno selanjutnya menegaskan, “saya selalu anjurkan agar Indonesia ini bangun kembali membuang jauh-jauh mental penjajah dan kembali kepada kepribadian bangsa Indonesia. Character and nation building penting sekali, karena merupakan dasar dari segala kehidupan bangsa indonesi. Mau membangun negara dan bangsa diperlukan karakter, akhlak yang mulia, mental yang baik. Suatu bangsa tidak akan membangun apa pun dengan karakter mental yang bobrok, karakter dan mental yang sudah rusak. Maka dari itu pembangunan karakter adalah penting sekali, sukar sekali dan memerlukan waktu yang tidak pendek, memerlukan waktu lama.”

Bung Karno meneruskan, “dalam masa nation building bermacam-macam bahaya dan godaan timbul. Karena itu, nation building membutuhkan bantuan berupa revolusi mental. Segala pekerjaan baik kecil maupun besar tidak dapat dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai akhlak yang mulia dan bermental baik.”

“Revolusi adalah suatu hal yang harus dijalankan dengan aksimu dan idemu sendiri. For a fighting nation there is no journey’s end.”

Salah satu jalan untuk mengembalikan karakter bangsa ini adalah sikap tanggung jawab, “Jalankanlah peran sesuai posisinya masing-masing”, begitu Siswono mangatakan. Gede Raka menambahkan, bahwa Apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi “butterlfly effect” di kemudian hari. Bangun karakter bangsa, karena “Knowledge is power, but Character is more.”

Sejarah Penggunaan Istilah Indonesia

Kata “Indonesia” tumbuh di Hindia Belanda pada awal abad 20, yakni masa-masa Pergerakan Nasional. Penggunaan ini awalnya hanya untuk menunjukkan kesamaan identitas ciri masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Kaum Pergerakan Nasional yang dimotori pelajar dan pemuda-lah yang sering menggunakan istilah ini. Tujuannya adalah tidak lain untuk menggalang persatuan dalam pergerakan organisasi. Istilah “Indonesia” semakin populer tatkala diikrarkannya “Sumpah pemuda 28 Oktober 1928” oleh para organisasi pergerakan pemuda yang sepakat menggunakan satu istilah “Indonesia” dalam kesatuan Tanah Air, Bangsa, Dan Bahasa. Namun, istilah “Indonesia” ternyata sudah lama muncul di Eropa dengan skala relative terbatas pada karya tulisan orang-orang Eropa.
Istilah “Indonesia” pertama kali digagas pada 1850 dalam bentuk “Indu-Nesians” oleh pengamat asal Inggris, yakni George Samuel Windsor Earl. Earl menggunakan istilah tersebut sebagai istilah etnografis. Tetapi, Earl yang tidak puas dengan istilah tersebut langsung menggantikannya dengan istilah yang lebih khusus, yakni “Malayu-Nesians”.
James Logan, kolega dari Earl, memutuskan bahwa “Indonesian” sebenarnya adalah kata yang lebih tepat digunakan sebagai istilah geografis, bukan etnografis seperti yang digagas oleh Earl. Menurut logan, “Indonesia” lebih tepat untuk istilah geografis yang diambil dari istilah “Indian Islands” untuk wilayah di Hindia Belanda. Sedangkan pengistilahan individu / orang yang menempati geografis tersebut digunakan istilah “Indonesian” untuk “Indian archipelagian”. Dengan membedakan antara penggunaan kata secara geografis dan etnografis, Logan menjadi orang pertama yang menggunakan istilah “Indonesia” untuk menjabarkan kawasan geografis kepulauan Indonesia. Istilah tersebut tetap dipakai oleh Logan secara relative bebas dalam setiap tulisannya.
Baru pada tahun 1877, seorang ahli antropologi asal prancis, E.T. Hamy, menggunakan kembali kata “Indonesia“ untuk menjabarkan kelompok-kelompok ras prasejarah dan “pra-Melayu” tertentu di kepulauan Indonesia. Istilah Indonesia selanjutnya semakin banyak dipakai dalam beberapa tulisan peneliti, seperti: pada tahun 1880, A.H. Keane (Antropologi Britania); 1880 N.B. Dennys (Ahli Linguistic Britania); 1890, Sir William Edward Maxwell (Administrator kolonial dan ahli bahasa Melayu Britania); dan Adolf Bastian (Ahli Etnografi Jerman) menggunakan istilah “Indonesia” dalam karyanya ‘Indonesen Oder Die Inseln Des Malayischen Archipel’ pada tahun 1884-1894. Maka sejak saat itu, penggunaan istilah “Indonesia” semakin populer di banyak kalangan penulis dan peneliti Barat, dan berlanjut terus hingga saat ini.

Rujukan:
Elson, R. 2008. The Idea Of Indonesia: Sejarah Pemikiran Dan Gagasan.

Republik Indonesia Serikat

1 Maret 2010 1 komentar

1 Latar Belakang Terbentuknya RIS
Pada tanggal 15 Juli 1946, Dr. H.J. van Mook memprakarsai penyelenggaraan konferensi di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh beberapa utusan daerah yang telah dikuasai Belanda. Konferensi Malino membahas pembentukan Negara-negara bagian dari suatu Negara federal. Berawal dari konferensi tersebut, Van Mook atas nama Negara Belanda mulai membentuk negara-negara boneka yang tujuannya adalah untuk mengepung dan memperlemah keberadaan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya Negara-negara boneka, RI dan Negara-negara bagian akan dengan mudah diadu domba oleh Belanda. Hal ini merupakan perwujudan dari politik koloniall Belanda, yaitu devide et impera.
Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta 6 Juli 1949, perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Yang dibahas dalam perundingan itu adalah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 19-22 Juli 1949, diadakan perundingan diantara kedua belah pihak, yang disebut konferensi antar Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan bahwa politik divide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik dari Republik Indonesia, mengalami kegagalan. Pada konferensi antar Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk Negara dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.
1 Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2 RIS akan dikepalai seorang Presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3 Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan Negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.
4 Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia.

Di bidang Militer juga telah disepakati persetujuan sebagai berikut :
1 Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
2 Pertahanan Negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS; Negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.
3 Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB, dan territoriale bataljons.
4 Pada masa permulaan RIS Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.
Konferensi antar Indonesia dilanjutkan kembali di Jakrta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949, dan dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta yang membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam konferensi antar Indonesia, kini Indonesia siap menghadapi KMB.
Pada tanggal 4 Agustus 1949, diangkat delegasi RI yang terdiri dari : Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Dr.Mr. Supomo, dr. J.Leimena, Mr. Alisastroamidjojo, Ir. Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Delegasi BFO di wakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.
Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag. Konferensi selesai pada tanggal 2 November 1949. Hasil Konferensi adalah sebagai berikut :
• Serah-terima kedaulatan dari pemerintah koloniall Belanda kepada RIS kecuali Papua Bagian Barat. Indonesia ingin agar semua daerah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda sendiri ingin menjadikan Papua bagian barat Negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini, karna itu pasal kedua menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
• Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia , dengan monarch Belanda sebagai Kepala Negara.
• Pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh RIS.
1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949
• Pasukan Belanda, KL, dan KM akan dipulangkan, sedangkan KNIL akan dibubarkan dan bekas anggota KNIL diperbolehkan menjadi APRIS.
Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Presiden Soekarno. Keesokan harinya Ir. Soekarno terpilih menjadi presiden RIS. Pada tanggal 20 Desember 1949 Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Adapun pemangku jabatan Presiden RI adalah Mr. Asaat ( mantan Ketua KNIP ) yang dilantik pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS dipimpin Moh. Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan itu dilakukan bersamaan, yaitu di Indonesia dan Belanda pada 27 Desember 1949. Dengan demikian, sejak saat itu RIS menjadi Negara merdeka dan berdaulat, serta mendapat pengakuan internasional. Berakhirlah periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2. Keadaan RIS dari Tahun 1949 – 1950
Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka dan berdaulat adalah Negara hukum demokratis yang berbentuk federal. RIS dlakukan oleh pemerintah federal bersama parlemen dan senat. Wilayahnya meliputi seluruh daerah Indonesia yang terdiri atas:
1. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan.
2. Kesatuan poltik yang berkebangsaan yaitu Jawa Tengah Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.
3. Daerah-daerah lain yang bukan daerah bagian.
Alat perlegkapan RIS terdiri atas presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan perwakilam Rakyat, mahkamah agung, dan dewan pemerksa keuangan. Parlemen terdiri atas 150 orang, Senat sebagai perwakilan Negara-negara bagian adalah Badan Penasehat. Tiap Negara bagian mengangkat 2 orang wakil di Senat.
Sementara itu rakyat tidak setuju apabila Konstitusi RIS diberlakukan secara dominan. Dalam keadaan rakyat yang kecewa, ada beberapa pihak yang mengambil kesempatan tersebut dengan mengadakan suatu aksi pengacaan atau pemberontakan di beberapa daerah.
Gerakan pertama adalah aksi pengacauan oleh Westerling di daerah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bandung. Dalam melancarkan aksinya, Westerlint menyatakan dirinya sebagai “Ratu Adil” dengan dalih untuk menyelamatkan RIS.
Pada 23 Januari 1950 Westerling menguasai Bandung dan merencanakan akan mengambil alih pemerintahan di Jakarta. Pemberontakan berhasil ditumpas, namun Westerling berhasil meloloskan diri. Melalui penyelidikan intelijen, Sultan Hamid II terlibat dalam pemberontakan ini. Ia menentang masuknya TNI ke Negara Bagian Kalimantan Barat dan tidak mau mengakui menteri pertahanan RIS, Sultan Hamengkubuwono IX.
Di Makasar terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Azis yang semula menolak peleburan anggota-anggota KNIL ke dalam APRIS. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pasukan APRIS. Andi Azis menyerahkan diri dan ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh Panglima Tentara di Yogyakarta.
Di Maluku Selatan, timbul pemberontakan pimpinan Dr. Soumokil, bekas jaksa agung NIT. Pada tanggal 25 April 1950 ia memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS). Pemerintah mengirimkan dr. Leimena untuk menyelesaikan masalah tersebut secara diplomatik. RMS menolak untuk berunding. Akhirnya pemerintah membentuk ekspedisi di bawah pimpinan Kol. Kawilarang untuk menumpas RMS. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan menguasai pulau Ambon. Pemberontakan berhasil dipatahkan namun beberapa tokohnya melarikan diri ke Belanda, kemudian membentuk “Pemerintah buangan”.
Ketiga pemberontakan yang terjadi selama masa pemerintahan RIS merupakan suatu keadaan yang memang dipersiapkan oleh Belanda untuk mengacau RIS melalui kekuatan militernya. Kondisi ini akan menimbulkan suatu anggapan pada dunia internasional bahwa RIS tidak dapat memelihara keamanan di wilayahnya.
Persoalan lain yang dihadapi Pemerintah RIS adalah adanya desakan dari rakyat di beberapa Negara bagian untuk segera dapat bergabung dengan RIS dan mengubah bentuk Negara. Kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini didasarkan pada konstitusi sementara yang terbentuk sebagai hasil persetujuan bersama, di mana pemerintah telah berjanji untuk menjalankan dan memelihara peraturan yang tercantum dalam onstitusi RIS. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kebijakan politik dalam negerinya terutama menyangkut perubahan bentuk kenegaraan RIS, pemerintah harus berpegang pada ketentuan-ketentuan Konstitusi Sementara itu.
Negara bagian yang menghendaki adanya perubahan bentuk Negara itu antara itu antara lain NIT. Dalam rapat istimewa yang terjadi pada bulan Maret 1950, di mana partai-partai politik dan organisasi yang mewakili rakyat Indonesia Timur telah mengeluarkan suatu pernyataan:
1. Rakyat Indonesia Timur tidak setuju dengan adanya NIT, karena NIT adalah ciptaan Van Mook;
2. Rakyat Indonesia Timur adalah rakyat Indonesia yang setia pada kemerdekaan 17 Agustus 1945;
3. Republic Indonesia adalah ciptaan Rakyat Indonesia sendiri bedasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Dalam mempertahankan isi Proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia Timur tetap menganggap Irian adalah suatu daerah Republik Indonesia yang harus direbut kembali.
Selain NIT, dewan Bangka menyatakan setuju dengan segala resolusi dan mosi-mosi yang menuntut pemasukan daerah otonom Bangka ke dalam Republik Indonesia. Di Madura muncul suatu tuntutan dari fraksi Indonesia dan Fraksi Islam dalam DPRS Madura yang menuntut agar Madura hendaknya digabungkan dalam Republik. Hal yang serupa dilakukan oleh Negara Sumatera Selatan.
RIS dihadapkan pada persoalan keuangan Negara. Sesuai dengan hasil keputusan KMB bahwa Repulik harus menanggung semua hutang, baik hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia-Belanda. Untuk mengatasi kesulitan di bidang keuangan, RIS mengambil jalan:
1. Mengadakan rasionalisasi dalam susunan Negara dan dalam badan-badan serta alat-alat pemerintahan;
2. Menyelidiki secara lebih baik dan teliti mengenai anggaran Negara-negara bagian;
3. Mengintensiveer pemungutan berbagai iuran dan cukai;
4. Mengadakan pajak baru;
5. Mengadakan pinjaman nasional.
Masalah berikutnya yang dihadapi oleh Pemerintah RIS adalah mengenai persoalan “Negara Hukum”. Langkah pertama dalam lapangan kehakiman ialah mempelajari keadaan tata hokum Indonesia pada waktu penyerahan kedaulatan, terutama menyelidiki bagian hokum mana yang masih berlakumenurut Konstitusi RIS, dan bagian hokum mana yang telah hilang kekuatannya terkait dengan penyerahan kedaulatan. Ini akan diselidiki pula, hokum mana yang harus segera dicabut, diubah atau diganti terkait dengan RIS.
Masalah terakhir adalah angkatan perang. TNI merupakan inti dari Angkatan Perang RIS. Maka dalam persetujuan KMB mengenai persoalan tentara yang disebut hanya persoalan reorganisasi KNIL. Masalah ini pula yang turut menyebabkan pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Azis.

3. Akhir Pemerintahan RIS
Negara RIS buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju pembentukan NKRI mendapat dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Banyak Negara-negara bagian satu per satu menggabungkan diri dengan Negara bagian Republik Indonesia.
Pada tanggal 10 Februari 1950 DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RI. Tindakan semacam ini dengan cepat dilakukan oleh Negara-negaa bagian lainnya ynag cenderung untu menghapuskan Negara-negara bagian dan menggabungkan diri ke dalam RI. Pada akhir Maret 1950, hanya tersisa empat Negara bagian dalam RIS, yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia. Pada akhir April 1950, maka hanya Republik Indonesia yang tersisa dalam RIS.
Penggabungan Negara-negara bagian ke dalam RI menimbulkan persoalan baru khususnya dalam hubungan luar negeri. Hal ini karena RI hanya Negara bagian RIS, hubungan luar negeri yang berlangsung selama ini dilakukan oleh RIS. Sehingga peleburan Negara RIS ke dalam RI harus dihindari untuk menjamin kedaulatan negara. Solusinya adalah RIS harus menjelma menjadi RI.
Setelah diadakan konferensi antara Pemerintah RIS dan RI untuk membahas penyatuan negara, pada tanggal 19 Mei 1950, pemerintah RIS dan RI menandatangani Piagam Persetujuan pembentukan Negara kesatuan. Pokok dari isi piagam tersebut adalah kedua belah pihak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan pembentukan Negara kesatuan berdasar Proklamasi 17 Agustus 1945.
Rapat-rapat antara pemerintah RIS dan RI mengenai Negara kesatuan semakin sering dilakukan. Setelah rapat mengenai Pembagian daerah yang akan merupakan wilayah NKRI, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan yang terakhir dari DPR dan Senat RIS di mana dalam rapat ini akan dibicarakan “piagam pernyataan” terbentuknya NKRI oleh Presiden Soekarno. Setelah pembacaan piagam pernyataan terbentuknya NKRI, maka dengan demikian secara resmi Negara Kesatuan RI terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 1950.

Majapahit Sepeninggal Hayam Wuruk

16 Desember 2009 Tinggalkan komentar

Kekuasaan sesudah pemerintahan Hayam Wuruk
Sepeninggal Hayam Wuruk, tahta kerajaan majapahit diduduki oleh Wikramawarddhana, ia adalah seorang Pangeran Mataram yang memegang hak waris. Ia juga merupakan menantu sekaligus keponakan raja Hayam Wuruk yang kemudian dikawinkan dengan putrinya, Kusumawardhani. Hayam Wuruk juga mempunyai anak laki-laki yaitu Bhre Wirabhumi tetapi bukan dari permaisuri melainkan merupakan putra dari selirnya. Raja sangat ingin memberikan bagian kekuasaan kepadanya. Kebetulan ia diangkat sebagai kepala daerah di Jawa Timur dan dikawinkan dengan saudara perempuan pemegang hak waris kerajaan itu. Dengan demikian, sesudah Hayam Wuruk wafat, majapahit pada hakekatnya sudah terbagi secara resmi, akan tetapi pengaturan semacam ini akan menjadi kerusuhan setelah Hayam Wuruk mangkat.
Pemerintahan Wikramawardhana (1389-1429) adalah suatu kurun waktu keruntuhan yang cepat sekali. Perang saudara yang berkecamuk sebagai konsekuensi atas penolakan Wirabhumi untuk mengakui kekuasaan Majapahit pada saat penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Wikramawarddhana kepada putrinya yang bernama Suhita. Pada tahun 1401 mulailah timbul persengketaan antara Bhre Wirabhumi dan Wikramawarddhana. Tiga tahun kemudian persngketaan itu makin memuncak, dan menjadi hura-hura yang dikenal dengan peristiwa Paregreg, kedua belah pihak kemudian orang-orangnya menghimpun kekuatan dan akhirnya terjadilah perang. Dalam peperangan tersebut pada mulanya Wikramawarddhana mengalami kekalahan, akan tetapi setelah mendapat bantuan dari Bhre Tumapel yakni raja di Bagian Barat, ia dapat mengalahkan Wirabhumi, tahun 1406 Wirabhumi terbunuh dan kepalanya dibawa ke Majapahit sebagai tumbal pemulihan penyatuan kerajaan.
Walaupun Bhre Wirabhumi sudah meninggal, peristiwa pertentangan keluarga itu belum reda juga. Bahkan timbul benih balas dendam di kalangan keluarganya sehingga persengketaan keluarga itu semakin berlarut-larut.
Masa pemerintahan Suhita berakhir dengan meninggalnya Suhita pada tahun 1447, karena Suhita tidak mempunyai anak, sepeninggalnya tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh adiknya Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya (1447-1451). Pada awal masa pemerintahannya tahun 1447, ia mengeluarkan prasasti Waringipitu, di dalam prasastinya itu ia disebutkan bergelar Wijaya Parakramawarddhana dan dijelaskan bahwa ia tidak lama memerintah. Pada tahun 1451 ia meninggal dan didharmakan di Kertawijayapura.
Sepeninggal Kertawijaya, Bhre Pamotan menggantikan menjadi raja dengan bergelar Sri Rajasawardhana (1451-1453). Ia dikenal juga dengan sebutan sang Sinagara. Asal-usulnya tidak jelas kita ketahui, dari prasasti Waringinpitu diketahui bahwa Rajasawardhana disebutkan pada urutan ketiga sesudah raja dan prasasti yang dikeluarkan oleh Kertawijaya menyebutkan bahwa Rajasawardhana telah mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting di Kerajaan Majapahit, menurut Pararaton, sepeninggal Rajasawardhana, selama tiga tahun (1453-1456) Majapahit mengalami masa kekosongan tanpa raja. Sebab-sebabnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi diduga hal ini merupakan akibat dari adanya pertentangan perebutan kekuasaan di antara keluarga raja-raja Majapahit. Pertentangan keluarga yang berlarut-larut itu telah melemahkan kedudukan raja-raja Majapahit baik di pusat maupun di daerah sehingga sepeninggal Rajasawardhana tidak ada seorangpun di antara keluarga raja-raja Majapahit yang sanggup tampil untuk segera memegang tampuk pemerintahan di Majapahit.

Raja-raja akhir Majapahit
Dari tahun 1456-1466 yang memerintah Majapahit adalah Bhre Wengker dengan nama Hyang Purwawisesa. Dalam tahun 1466 ia digantikan oleh Bhre Pandansalas, sebelum ia menjadi raja di Majapahit ia berkedudukan sebagai raja daerah Tumapel selama dua tahun. Dalam tahun 1466, ia terdesak oleh Kertabhumi, anak bungsu Rajasawardhana yang ingin merebut kekuasaan Majapahit sehingga Bhre Pandan Salas memindahkan pusat kekuasaannya ke Daha, dan ia wafat pada tahun 1474. di Daha ia digantikan oleh anaknya yakni Ranawijaya yang bergelar Bhatara Prabu Girindrawardhana. Pada masa pemerintahan ini, ia berusaha untuk mempersatukan kembali wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang pecah akibat pertentangan keluarga. Untuk melancarkan aksinya, ia melancarkan peperangan terhadap Bhre Kertabhumi untuk merebut kembali kekuasaan majapahit. Dalam peperangan ini Ranawijaya berhasil merebut Majapahit kembali dan Bhre Kertabhumi gugur di Kedaton yang disebutkan di dalam kitab Pararaton.
Adanya tiga orang tokoh pada masa akhir Kerajaan Majapahit ini, beberapa sarjana menarik kesimpulan bahwa pada masa Majapahit akhir telah muncul suatu dinasti-dinasti baru raja-raja yang berkuasa di Majapahit yaitu Dinasti Girindrawardhana.

Runtuhnya Kerajaan Majapahit
Berita tradisi menyebutkan bahwa Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1400 saka (1478 M) yang disimpulkan dalam Candrasangkala “Sirna-ilang-Kertanungbumi” dan disimpulkan bahwa keruntuhannya itu disebabkan karena serangan dari Kerajaan Demak, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada berita runtuhnya kerajaan majapahit sangatlah bertentangan dengan fakta sejarah, di mana berdasarkan bukti tersebut ternyata pada saat itu Kerajaan Majapahit belum runtuh dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama lagi, dan prasasti-prasasti batu yang berasal dari tahun 1486 menyebutkan masih adanya kekuasaan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ranawijaya yang bergelar Girindrawana.
Selain sumber dari dalam yang berupa prasasti-prasasti, berita dari luar juga memberi gambaran tentang akhir Kerajaan Majapahit, misalnya berita Cina yang berasal dari Dinasti Ming (1368-1643 M) masih menyebutkan adanya hubungan diplomatik antara Cina dan Jawa pada tahun 1499. demikian pula Rui De Brito, Gubernur Portugis di Malaka menyebutkan bahwa di Jawa pada waktu itu terdapat dua raja kafir yaitu Raja Sunda dan Raja Jawa. Penulis Barbosa pada tahun 1518 memberitakan bahwa pada waktu itu masih ada Kerajaan Majapahit, akan tetapi penulis lain dari Italia, Antonio Pigafetta yang berasal dari tahun 1522 memberikan kesan bahwa Kerajaan Majapahit sudah tidak ada, di mana Majaphit hanya berupa sebuah kota di antara kota-kota besar di pulau Jawa. Lebih jauh lagi menurut Pigafetta pada saat itu Pati Unus sebagai Raja Majapahit yang merupakan raja paling berkuasa, akan tetapi dari sumber-sumber lain diketahui bahwa Pati Unus ialah seorang raja Demak yang memerintah pada tahun 1518-1521 yang dikenal dengan Pangeran Sabrang Lor.
Kalau pemberitaan Pigafetta itu dihubungkan dengan pemberitaan Barbosa dapat disimpulkan bahwa antara tahun 1518 dan 1521 di Majapahit telah terjadi suatu pergeseran politik dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus penguasa Demak. Hal itu disebabkan karena Adipati Unus melakukan penaklukan terhadap penguasa Majapahit. Sumber-sumber tradisi seperti Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda menyebutkan bahwa raja-raja Demak menyatakan dirinya sebagai keturunan Prabu Brawijaya raja Majapahit, bahkan di dalam purwaka Caruban Nagari disebutkan dengan jelas bahwa Raden Patah, pendiri dan sultan pertama Demak adalah anak Prabu Brawijaya Kertabhumi. Dengan demikian apabila benar Demak telah mengadakan penyerangan untuk menaklukkan Kerajaan Demak maka hal itu tidak dapat dilepaskan dari rangkaian perang saudara memperebutkan kekuasaan atas tahta Kerajaan Majapahit. Akan tetapi para penulis tradisi telah mengaburkan kenyataan-kenyataan sejarah tersebut dengan menyatakan bahwa Kerajaan Majapahit telah runtuh pada tahun 1400 saka (1478 M) karena serangan tentara Demak, yang dipimpin oleh Raden Patah.
Dengan demikian penguasaan Majapahit oleh Demak itu tidaklah terjadi pada tahun 1400 saka (1478 M) dan bukan pula dilakukan oleh Raden Patah terhadap Prabu Brawijaya Kertabhumi, penguasaan Majapahit oleh Demak itu dilakukan oleh Adipati Unus, anak Raden Patah, sebagai tindakan balasan terhadap Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang telah mengalahjan neneknya Bhre Kertabhumi.

Struktur pemerintahan dan birokrasi Kerajaan Majapahit
Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang dapat kita ketahui dengan agak lengkap struktur pemerintahan dan birokrasinya. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit telah mencapai puncak keemasannya. Pada masa itu Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur, sehingga selama masa perkembangan berikutnya, sejarah mengenai struktur pemerintahan dan birokrasi tidak banyak berubah.
Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang terperinci. Hal yang demikian ini terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi yakni seluruh Kerajaan Majapahit dianggap sebagai replica dari jagad raya dan raja Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru.
Raja yang dianggap penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat sekat raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para putra mahkota sebelum menjadi raja biasanya diberi kedudukan sebagai raja muda. Di bawah raja Majapahit terdapat sejumlah raja-raja daerah yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah, mereka ini biasanya merupakan saudara-saudara atau para kerabat dekat raja yang memerintah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kerajaan mereka ini dibebani tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan penghasilan kerajaan dan penyerahan upeti kepada perbendaharaan kerajaan dan juga meliputi fungsi pertahanannya.

Islamisasi di Jawa abad 13-16 M

16 Desember 2009 Tinggalkan komentar

Masuknya Islam di Jawa abad XIII – XVI

Agama Islam pertama kali muncul di tanah Arab sekitar pada awal abad ke-VII. Agama Islam ini diperkenalkan oleh seorang pemuda dari keturunan suku Quraisy yaitu Muhammad. Beliau pertama kali mengajarkan agama Islam kepada bangsa Arab di kota Mekkah. Dakwah yang dilakukan di Mekah sendiri banyak mengalami rintangan dan ancaman yang dilakukan oleh suku Quraisy. Akibat islam tidak diterima dengan baik di mekkah maka Muhammad kemudian hijrah ke kota Madinah.
Pada awal penyebaran di Madinah, pengaruh dan kekuasaan islam terus berkembang karena di kota ini Muhammad dan agama islam dapat diterima oleh masyarakat Madinah. Sepeninggal Muhammad kekuasaan dan penyebaran islam dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau dan para penguasa dinasti. Sabahat-sahabat tersebut kemudian lebih dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang dilanjutkan oleh Khalifah-khalifah. Pada masa inilah islam tumbuh dan berkembang sangat pesat yang perkembangannya tidak hanya di kawasan arab saja namun berkembang ke seluruh wilayah di afrika, asia dan bahkan ke eropa.
Penyebaran islam itu sendiri akhirnya sampai ke daerah Gujarat (India), dan hingga ke Asia Tenggara termasuk ke wilayah Indonesia. Perkembangan masukknya islam di Indonesia ini sendiri berawal dari masyarakat Indonesia yang berada di daerah pesisir pantai sumatera. Dari sinilah, agama dan kebudayaan islam dikembangkan ke daerah-daerah pedalaman oleh para ulama. Usaha ini ditujukan kepada kalangan Istana dan kaum Bangsawan. Selanjutnya agama islam terus meluas ke daerah Jawa dan ke wilayah Indonesia daerah timur.
Berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan di Indonesia, agama islam diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar pada abad ke-VII. Khuusus untuk di pulau jawa diperkirakan sudah masuk pada abad ke-XI, yaitu pada masa kekuasaan kerajaan airlangga.
Pertumbuhan masyarakat islam di sekitar Majapahit dan terutama di beberapa kota pelabuhan, erat pula hubungannya dengan perkembangan pelayaran dan politik. Proses islamisasi di Jawa sendiri mencapai bentuk kekuasaan politik ketika munculnya Demak sebagai kerajaan islam yang menguasai pulau Jawa.Dari titik sinilah pengaruh islam sangat dapat terlihat dengan nyata di daerah pesisir maupun pedalaman pulau Jawa. Tidak sedikit pemeluk agama islam ini setelah terjadi pengalihan kekuasaan Hindu ke tangan kekuasaan islam.
Sedikit yang menjadi permsalahan yaitu mengapa pengaruh islam dengan begitu mudahnya masuk ke masyarakat Jawa padahal pada saat itu sudah terdapat agama dan pengaruh Hindu sebelum kedatangan islam di Jawa.

Pendekatan masalah
Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, dan berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu kerajaan Demak, islam semakin kuat meluaskan pengaruhnya di pulau Jawa. Pendidikan islam semakin maju dan cukup pantai pesisir pulau Jawa. Di Bintoro (1476) dibentuk organisasi Bayankare islah untuk mempergiat usaha pendidikan dan pengajaran islam. Adanya kebijaksanaan para raja islam, seperti kebijaksanaan kebudayaan yang berdasarkan Indonesia asli dan Hindu yang disesuaikan dengan kebudayaan islam seperti Gerebeg Poso dan Gerebeg Mulud mecipta.
Situasi politik di kerajaan-kerajaan hindu mengalami kekacauan dan kelemahan akibat perebutan kekuasaan, maka islam dijadikan alat politik bagi golongan bangsawan yang menghendaki kekuasaan tersebut. Oleh karena itu perkembangan islam dapat menggeser pengaruh hindu di Jawa. Proses ini dipercepat oleh kelemahan-kelemaahan yang di alami kerajaan Majapahit. Selain itu adanya perbutan kekuasaan di kalangan keluarga raja-raja hindu turut mempercepat tumbuhnya pengaruh Islam di Jawa.
Ketika Majapahit berkuasa, islam telah ada dan berasimilasi dengan masyarakat Hindu pada saat itu. Sehingga dalam proses tebentuknya islam di Jawa tidak dengan muntlak langsung menjadi kekuasaan yang besar. Karena jauh sebelum islam kuat, di Jawa sendiri sudah ada masyarakat islam, terutama di Jawa Timur.
Laksono (1985 : 18), menduga bahwa ada proses berpikir orang Jawa yang bertentangan dengan proses berpikir sistem kasta, sehingga sistem itu tidak bisa tumbuh di Jawa. Hal ini sebagai akibat kebiasaan orang Jawa menyaring unsur budaya asing yang masuk. Hal ini sangat berbeda dengan kedatangan islam, islam oleh masyarakat Jawa mudah diterima karena di dalam islam tidak ada istilah system kasta. Di sisi lain, penyebaran islam dilakukan secara damai, maksudnya islam tidak memaksakan masyarakat untuk memeluk islam.
Kepemimpinan dengan cara demokrasi yaitu mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat, secara aktif memberi saran dan petunjuk kepada anak buahnya. (Soekanto, 2000 : 297). Hal inilah yang dilakukan oleh para pembesar islam dalam menjalankan politik pemerintahannya.
Menurut orang Jawa sikap tunduk yang benar pada seorang raja bukan karena kalah perang atau takut, melainkan merupakan tanggapan terhadap keadilan dan kebiasaan seorang raja. (Laksono, 1985 : 49)
Hasan Shadily (1993 : 90), mengatakan bahwa islam tidak mengenal hierarki atau kasta, dan di dalam ajaran islam itu sendiri tidak ada yang namanya sistem kasta. Di dalam system pemerintahan islam pada waktu itu hanya terdapat yang namanya kedudukan dan peranan.
Kasta sebagai golongan terbentuk karena adnya perbedaan kedudukan. Kasta ini bersifat tertutup bagi masyarakat dalam mobilitas social. Hal semacam inilah yang menimbulkan kesenjangan social di antara masing-masing kasta. (Hasan Shadily)
Di samping itu para pembesar islam di Jawa menerapkan ajaran-ajaran islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Muhammad. Seperti yang telah dikatakan oleh Hasan Shadily, demokrasi mengejar persamaan hak terhadap hukum, persamaan dalam politik, dan ekonomi yang bukan berkehendak untuk melenyapkan sifat manusia.
Kedatangan islam dan cara penyebaran kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya adalah dengan cara damai, melalui perkawinan, perdagangan, dakwah, pendidikan dan kesenian oleh para pemuka-pemuka pada masa itu.
Di bidang politik misalnya pengarauh kekuasan seorang raja besar peranaannya dalam proses islamisasi. Menyebarakan islam selain untuk perluasan wilayah kerajaan.
Di bidang keseniaan, dengan mengadakan seni pertunjukan gamelan, wayang sebagai alat dakwah keagamaan. Misalnya melalui cerita wayang , par ulama islam menyisipkan ajaran agama islam.
Kondisi inilah yang menyebabkan islam tumbuh dan berkembang pesat di Jawa. Sihingga pengaruh islam begitu mudahnya masuk ke masyarakat baik masyarakat pesisir maupun masyarakat pedalaman.

Kategori:Sejarah Nasional

Perang Dunia I dan terbentuknya Liga Bangsa-bangsa

23 November 2009 1 komentar

PERANG DUNIA I (1914-1918)

Sebab-Sebab Umum. (1) Persaingan antar bangsa yaitu Jerman melawan Inggris, Jerman-Rusia, Jerman-Perancis, Rusia-Austria. (2) Terjadinya Politik Aliansi yaitu Triple Alliance (Jerman, Austria, Turki) yang disebut Blok Central dan Triple Emtemte (Inggris, Perancis, Rusia) yang disebut Blok Sekutu. (3) Terjadi perlombaan senjata.
Sebab-Sebab Khusus. Terbunuhnya putra mahkota Austria, Archduke Franz Ferdinand. Ia dibunuh di Sarajevo (Serbia) pada tanggal 28 Juni 1914 oleh seorang mahasisswa sekaligus anggota gerakan Serbia Raya (Black Hand) yang bernama Gabriel Princip. Berawal dari peristiwa ini, Austria mengumumkan perang terhadap Serbia.

Perang Dunia I terbagi dalam beberapa front. Front-front tersebut sebagai berikut:
1. Di front Barat: Jerman mengalami kemenangan pada saat dipimpin oleh Ludendorf. Tetapi kemudian dapat dikalahkan oleh Perancis yang dipimpin oleh Joffre.
2. Di front Timur: Jerman berhasil mengalahkan Rusia. Pasukan Jerman dipimpin oleh von Hindenburg dan von Mackensen.
3. Di front Balkan: Jerman memperoleh kemenangan pada saat dipimpin oleh von Mackensen. Tetapi, Jerman kemudian dapat dikalahkan oleh Inggris.
4. Perang di Laut: Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas sehingga tanpa memperhatikan kapal dari negara manapun apabila berhubungan dengan musuh akan diserang. Dalam peperangan ini akhirnya Jerman mengalami kekalahan.

Akhir Perang
Perang Dunia I diakhiri dengan kemenangan Blok Sekutu dan kekalahan Blok Sentral. Penyelesaian Perang Dunia I dilakukan dengan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian yang diantaranya sebagai berikut:
Perjanjian Versailles. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 1918. Isi perjanjian dari Versailles antara lain:
1) Jerman menyerahkan Elzas-Lotharingen kepada Perancis dan Eupen-Malmedy kepadaBelgia.
2) Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdek di bawah LBB.
3) Jerman kehilangan ssemua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris. Perancis, dan Jepang.
4) Jerman membayara ganti kerugian perang sebesar 132 milyar mark emas kepada sekutu.
5) Angkatan perang Jerman diperkecil (maksimal 100.000 tentara).
6) Kapal-kapal dagang Jerman diserahkan kepada Inggris sebagai ganti kerugian perang.
7) Daerah Jerman sebelah barat sungai Rhein diduduki sekutu sebagai jaminan, selama lima belas tahun.

Perjanjian Saint Germain. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 10 November 1919. Perjanjian ini untuk menyelesaikan permasalahan antara Sekutu dan Austria. Isi dari perjanjian Saint Germain,
1) Austria mengakui kemerdekaan Hongaria, Cekoslovakia, dan Polandia.
2) Austria kehilangan Tyrol, Istrie, dan sebagian Sudenten.
3) Diadakan demiliterisasi di Austria.
4) Serbia ditambah Montenegro dan beberapa daerah Austria di Balkan menjadi daerah Yugoslavia.

Perjanjian D. Neuilly Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 27 November 1919. perjanjian ini dilakukan oleh Sekutu dan Bulgaria. Isi perjanjian ini adalah bahwa Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegia kepada Yunani.

Perjanjian Sevres Perjanjian Sevres dilakukan pada tanggal 20 agustus 1920. Negara yang berperan dalam perjanjian ini adalah Sekutu dan Turki. Isi perjanjian adalah
1) Daerah Turki diperkecil, sehingga tinggal Konstantinopel dan sekitarnya.
2) Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan.
3) Smyrna dan Thracia diduduki oleh Yunani.
4) Dardanella, Laut Marmora, dan selat Bosporus harus dibuka untuk semua kapal dari semua bangsa.
5) Armenia dan Kurdi diberi status merdeka.

Akibat Perang Dunia I
Bidang Politik (1).Terjadinya perubahan teritorial, daerah jajahan Jerman dikuasai sekutu. (2). Berkembangnya paham-paham baru seperti Fasisme, Nasionalisme, Demokrasi dan Diktatorisme.
Bidang Ekonomi Terjadi kekacauan ekonomi dan terjadi Nasionalisme ekonomi, serta terjadi krisis ekonomi (melaise).
Bidang Social Timbulnya paham Materialisme dan terjadi gerakan buruh serta munculnya undang-undang social.
Bidang Kerohanian Perang menimbulkan perasaan takut dan khawatir. Oleh karena itu, bangsa-bangsa menginginkan adanya organisasi perdamaian dunia agar dapat terbebas dari perasaan takut.

LIGA BANGSA-BANGSA (LBB)
Latar belakang berdirinya LBB. Berdasarkan akibat-akibatyang ditunjukkan dalam perang dunia I, jelaslah bahwa perang mendatangkan malapetaka bagi umat manusia. Di antara mereka timbul kesadaran untuk mengusahakan terciptanya dunia yang damai. Usaha-usaha perdamaian dunia antara lain dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh penting, di antaranya yaitu
1. Pada tahun 1923, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Bryan, mengumumkan Peace Plan (rencana perdamaian). Isinya adalah suatu permintaan agar setiap pertikaian antar dua negara diperiksa terlebih dahulu oleh sebuah komisi. Komisi bertugas untuk mengusahakan jagan sampai terjadi perang atau bahkan diusahakan suatu perdamaian di antara kedua pihak tersebut.
2. Woodrow Wilson (AS) mengusulkan untuk mengakhiri perang dan menjamin perdamaian dunia supaya melaksanakan Peace Without Victory yang berisi hal-hal berikut: (1). Perjanjian rahasia tidak diperbolehkan. (2). Semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama. (3). Diadakan pengurusan persenjataan.
3. Peace Without Victory ini kemudian menjelma menjadi Wilson Fourteen Point (14 pasal) pada tanggal 8 Januari 1918. Isi keempat belas pasal tersebut sebagai berikut: (1). Diplomasi rahasia tidak diperboehkan. (2). Pengurangan persenjataan. (3). Bangsa-bangsa diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. (4). Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Tujuan LBB (1). Menjamin perdamaian dunia. (2). Melenyapkan perang. (3). Diplomasi terbuka. (4). Menaati hukum internasional dan perjanjian internasional.

Sifat Dan Tugas LBB (1). Merupakan badan untuk pemeliharaan perdamaian dan menjadi badan pengawas daerah perwalian atau daerah mandat LBB. (2). Merupakan badan untuk mencegah perang dan menyelesaikan perselisihan secara damai. (3). Berusaha mengatasi masalah yang menyangkut ancaman perang. (4). Berusaha mengintegrasikan dan mengoordinasikan lembaga-lembaga internasional yang sudah ada. (5). Berusaha meningkatkan kerja sama dalam lapangan kesehatan, social, keuangan, pengangkutan, perhubungan, dan lain-lain. (6). Memberikan perlindungan terhadap bangsa-bangsa minoritas.

Kegagalan LBB Setelah berjalan beberapa puluh tahun, ternyata liga bangsa-bangsa tidak mampu menciptakan perdamaian. LBB tidak banyak memberikan banyak harapan. Pada saat itu terjadi pertikaian internasional dan liga bangsa-bangsa tidak dapat menyelesaikannya sehingga terjadi perang dunia II.

REVOLUSI PERANCIS karya Paul Nicolle

23 November 2009 Tinggalkan komentar

Sebab-sebab Revolusi

Revolusi ini ditujukan terhadap “despotisme”. Revolusi berlangsung melawan hak-hak istimewa. Ia berkembang sebagai revolusi social. Revolusi terjadi karena adanya promotor-promotor, di mana orang yang mempunyai hak-hak istimewa yang tidak menyetujui peraturan-peraturan pajak colone. Bahkan kaum ningrat yang telah dikalahkan oleh Louis XIV tidak pernah dilucuti senjatanya, tidak hanya menjaga hak-hak istimewanya, tetapi di bawah raja yang lemah, mencari kesempatan kembali mencari pimpinan. Atas usaha mereka colone diberhentikan dan digantikan oleh Brienne.

Revolusi memang berlangsung melawan hak-hak istimewa. Ia berkembang sebagai revolusi sosial. Sebenarnya sikap dari golongan-golongan yang mempunyai hak-hak istimewa yang revolusioner ialah egoistis. Apa yang dikehendaki mereka adalah memperkuat kedudukan antar bangsa.

1.  sebab-sebab Politik

Louis XIV memusnahkan faham feodalisme dalam hal politik, membiarkan ia hidup dalam wilayah lain. Tidak ada satupun usaha untuk mengatur kerajaan, memberikan peraturan-peraturan yang sama bunyinya di seluruh kerajaan yang dapat mempersatukannya. Pemerintahan yang absolutisme satu-satunya pemerintahan yang bersifat sentralisasi sepenuhnya. Raja dibantu oleh satu dewan penasehat, mengeluarkan peraturan-peraturan dan memerintah. Kepala-kepala pemerintah menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Tetapi pemusatan adalah tidak sama mempersatukan. Rakyat tundukpada undang-undang di mana kehendak raja tidak pernah ditentang dan penduduk menuruti perintah dengan seksama serta dengan tidak merasa dipaksa.

Ada dua daerah Perancis : yang satu dengan pemerintahan sendiri, dan yang kedua dengan pemerintahan yang diatur oleh pusat. Daerah-daerah ke satu adalah : Languedoc, Provence, Douphine, Bourgogne, dan Bretagne. Artinya daerah-daerah ini merupakan provinsi dengan perwakilan yang terdiri dari tiga golongan yaitu kaum agama, ningrat, dan kaum borjuis yang mempertahankan hak-hak dan kemerdekaan dari daerah terhadap wakil-wakil raja.

Masa pemerintahan Louis XV dan Louis XVI penuh dengan pertengkaran antara raja dan dewan perwakilan rakyat. Dewan ini membuktikan bahwa ia dapat melawan raja dengan tidak mendapat hukuman ; dengan jalan demikian dewan ini mengadakan pendidikan revolusioner untuk rakyat.

2. sebab-sebab Sosial

Kalau orang Perancis dipersatukan dalam melaksanakan perubahan yang dibutuhkan mengenai pemerintahan, maka revolusi ini hanya berjalan sebentar dan raja tetap terpelihara meskipun bukan semua kekuasaannya, setidak-tidaknya mahkotanya. Tetapi karena rakyat terbagi dua golongan social yang terpisah oleh jurang dalam pendirian mengenai perubahan yang sangat penting dan jelas, pertentangan timbul sehingga menimbulkan harapan sedikitpun untuk tercapainya persetujuan. Ada dua macam Perancis : 1. kaum yang berhak istimewa, 2. kaum yang tidak berhak istimewa.

Berikut adalah beberapa sifat dari Revolusi ialah:

  1. peristiwa-peristiwa dari dalam dan keadaan dari luar selalu berhubungan erat, sehingga sejarah masa ini berdasarkan reaksi-reaksi antara kedua peristiwa ini. Orang sering melupakan bahwa kejadian yang terpenting pada masa ini adalah perang. Ini dimulai dengan sewenang-wenang pada tanggal 20 April 1792 dan masih berlangsung pada 18 Brumaire, tujuh setengah tahun kemudian.
  2. untuk gambaran lengkap dari peristiwa poltik haruslah selalu menggandengkan ini dengan peristiwa yang bersifat ekonoms, karena inilah yang member corak pada keadaan politik. Keburukan pada tahun 1789 yaitu masalah panen menyebabkan kekeruhan rakyat yang dibalas oleh constituante dengan pengumuman undang-undang yang kejam pada 21 Oktober 1789. kurangnya penghasilan dan blockade menyebabkan gerakan-gerakan pada bulan pertama dari tahun 1793 dan menimbulkan salah satu dari soal-soal yang penting dari perselisihan antara partai-partai politik Gironde dan Montague.
  3. kepada penghidupan di bukota, terkait penghidupan di seluruh Perancis. Paris memegang peranan penting dalam revolusi. Paris-lah yang membuat tanggal-tanggal revolusioner. Daerah-daerah tidak pernah mengadakan inisiatif yang berarti. Pemberontakan di beberapa daerah disebut federalis.
  4. revolusi adalah buah usaha dari segolongan kecil. Pariset menyatakan dengan terang-terangan bahwa kaum revolusioner hanyalah merupakan golongan kecil di tengah-tengah rakyat yang bersikap masa bodoh atau yang bersikap bermusuhan.
  5. revolusi tidak berpangkal pada sebuah komplotan
  6. revolusi Perancis bukan merupakan sebah persatuan. Ia menunjukkan rentetan akibat-akibat atau di dalamnya mengandung deretan revolusi.
  7. revolusi adalah anti agama, tidak secara teratur melainkan hanya sebagai akibat keadaan. Individualisme berhubungan amat rapat dengan revolusi. Bila keadaan menghendaki kembali pada susunan kolektif, maka pemimpin-pemimpinnya akan melakukan dengan enggan, dan ketika keadaan membolehkan mereka mengembalikan hak-hak individu dengan lekas.

Bab 1. Perjangan Terakhir ari Kerajaan, 1788-1792

  1. Panggilan berkumpul bagi Parlemen

Pada tanggal 23 September 1788 Mahkamah Agung mengumumkan bahwa Parlemen akan disusun seperti pada tahun 1614. Guna menghapus hak-hak istimewa mengenai pajak, Necker perlu memperbanyak perwakilan kaum ketiga. Dewan Pembesar menyetujui bentuk tahun 1614 dan pada tanggal 12 Desember menyatakan kepada raja bahaya Revolusi, bilaia tidak dapat mempertahankan adat-kebiasaan yang lama.

Peraturan kerajaan dari tanggal 24 Januari 1789 menerapkan cara penganggilkan berkumpul bagi Parlemen.  Mereka harus dating di ibukota terpenting guna menyelenggarakan peraturan dan pemilihan langsung, ialah: 1. Dewan umum agama dari daerah, 2. Dewan umum kaum bangsawan. Kini semua pendeta menjadi pemilih.

Bagi golongan ketiga yang beranggotakan jauh lebih besar, berlaku sebuah peraturan dari bermacam-macam jenisnya. Hanya bagi 147 desa yang mempunyai perundingan sementara dalam bagian- bagian daerah, berlaku 4 macam cara. Daftar-daftar ini tertera dalam Peraturan kerajaan. Dengan sebuah “cahier” (daftar pemohon), mereka pergi ke daerah induk. Di sini mereka bersama-sama menyusun sebuah ikhtisar Cahier. ¼ dari mereka lalu dikirim ke kota distrik, dengan tugas menyusun Cahier dan emngangkat wakil-wakil dari golongan ketiga dari Dewan Pusat untuk Parlemen. Kaum ketiga yang hamper tidak memasukkan orang luar (Mirabeau, Sieyes) banyak memilih dari kalangan hukum.

Daftar permohonan (cahier) menunjukan bahwa semua golongan menghendaki perubahan-perubahan. Mereka menolak kekuasaan mutlak yang semena-mena, meminta UUD ayng membetasi kekuasaan raja dan yang memdirikan perwakilan Nasional.

  1. Hidup singkat dari Dewan Perwakilan Rakyat (5 Mei-25 Juni)

Pada tanggal 5 Mei, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang di Versailles. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan pemisahan- pemisahan antara ketiga golongan. Golongan ketiga tidak senang dan tersinggung perasaan karena terpaksa melalui pintu kecil masuk balai permusyawaratan, dan bahasa yang diwajibkan. Raja mengundang wakil-wakil dengan maksud mencari cara untuk mengisi kas negara, namun tidak menghasilkan apapun. Ini adalah suatu kekurangan yang tidak dapat dimaafkan dari pemerintah. Ini tampak adalah hasil keterlibatan orang-orang di sekeliling raja untuk kepentingan kaum istimewa.

Akhirnya pada tanggal 28 Mei, raja menyatakan agar diadakan usaha baru untuk mendamaikan kedua pihak, tetapi ini tidak berhasil. Maka golongan ketiga, setelah mengadakan undangan terakhir kepada golongan lainnya. Mereka mengesahkan sendiri kekuasaan-kekuasaan dari seluruh rakyat, dengan tiada membedakan golongan, melainkan menurut daftar daerah.

Pada tanggal 17 Juni yaitu setelah ajakan golongan ketiga berakhir, seorang wakil yan diilhami oleh Sieyes, mengajukan usul untuk member nama Dewan Nasional kepada pertemuan terebut. Le Chapelier dengan suara bulat merancang undangundang yang berisi: bila Dewan Nasional (assemble) dibubarkan, maka tiap pungutan pajak yang tidak mendapat persetujuan Dewan harus dihentikan.

Pada 20 Juni, bila gedung permusyarakatan tertutup, maka Dewan Nasional mengadakan di lapangan tenis. Sebanyak, 577 wakil melakukan sumpah. Pada tanggal 22 juni kaum agama dalam gereja St. Louis mengikuti jejak Dewan Nasional.

Tanggal 23 Juni siding kerajaan diadakan. Sesudah kata pembukaan dari raja, maka menteri kehakiman menyatakan bahwa segala kegiatan Dewan Nasional tidak ada artunya dan tidak sah. Kemudian kaum bangsawan dan sebagian dari kaum agama mengundurkan diri, namun Dewan Nasional tetap berdiri. Mereka bertekad untuk mempertahankan segala putusan yang telah diambil.

Pada tanggal 24 masuklah 151 pendeta ke dalam Dewan. Pada tanggal 25 diikuti oleh 47 orang bangsawan. Ketika pada tanggal 26 para bangsawan dan pendeta kelas elit menemui jalan buntu. Mereka memohon kepada raja agar diadakan perintah untuk mempersatukan diri dengan Dewan. Dengan demikian seluruh wakil bersatu kembali.

  1. Akhir dari Rezim Lama (Juli-Oktober)

Sesungguhnya kaum istimewa dan raja lebih erat dari masa lalu, mereka tidak dapat menerima kekalahan mereka dan mencoba mengajukan kembali segala persoalan yang ada. Sebaliknya Dewan berada dalam bahaya. Ini hanya tertolong dan kegiatannya terjamin dengan bantuan dari luar, yakni rakyat yang terlibat guna mendesak dan memaksa raja (14 Juli dan 6 Oktober).

Pada 11 Juli raja memecat Necker dan menggantinya dengan bangsawan Breteuil. Pada tanggal 12, kota Paris mengadakan demonstrasi, terutama dalam istana raja di mana Camille Desmoulins mengadakan pidato penjang lebar. Demonstran meminta gubernur penjara Bastille menyerahkan senjata. Tanggal 14 terjadi kekacauan. Penjara Bastille direbut oleh barisan sukarela rakyat, Pasukan sukarela Perancis dan pekerja dari luar kota Paris.

Jacquerie adalah hal yang nyata, di beberapa tempat para petani menyerang rumah-rumah tuan tanah guna memaksa mereka melepaskan pemerintahan lama. Serangan ditujukan kepada dokumen dan arsip. Banyak pula terjadi pertentangan dan perampokan terhadap tuan tanah yang melawan, pembakaran bahkan pembunuhan.

Pada 5 Oktober suatu barisan di muka balai kota, ribuan perempuan menuju Versailles untuk meminta roti. Hamper bersamaan, Garda Nasional berbaris menuju Versaille guna membalas dendam terhadap hinaan perihal lencana. Kemudian Assemblee menduduki istana Tuileries. Kali ini pemerintah lama telah mati.

  1. Undang-undang sipil untuk para pendeta

Pada tanggal 12 Juli 1790 Konstituante  mengesahkan pembaharuan tentabg undang-undang sipil untuk pendeta. Ini menyebabkan perpecahan antara pendeta dan para pengikutnya sera perpidahan dengan Paus.

Pada permulaan tahun 1791, hanya 7 dari 135 Biskp melakukan sumpah, sedang lainnya menunggu adanya penyelesaian dengan cara kompromi. Penggantian dari pendeta yang tidak bersumpahsedikit merepotkan, karena banyak dari mereka yang terpilih menolak tawaran tersebut. Namun hal ini sedikit diuntungkan karena jumlah Biskop berkurang menjadi 83, berdasarkan jumlah departemen Perancis.

Pada tanggal 7 Mei, Konstituante mengizinkan pendeta-pendeta yang tidak bersumpah dalam gedung-gedung umum. Ada beberapa pihak dari kalangan agama harus diadakan persetujuan dalam pemakaian gedung-gedung gereja. Ini menimbulkan keributan di muka pintu gereja. Untuk menghindari kekacauan ini cujuplah Paus Pius VI mengesahkan undang-undang sipil yang mana sangat diharapkan oleh para Bishop. Tetapi duta raja di Vatikan berusaha menghalangi adanya persetujuan ini.

  1. Pelarian raja

Pelarian raja menyebabkan jatuhnya kerajaan. Tindakan yang tidak terduga ini, telah direncanakan sejak musim gugur 1790. Dengan perantaraan Breteuil, Louis berunding dengan raja-raja untuk mengembalikan kekuasaannya dengan memberitahukan kepada mereka bahwa tentara Perancis di perbatasan barat laut Perancis akan menggabungkan diri dengan pasukan Austria di Belgia.

Sesuai rencana, keluarga raja meninggalkan istana Tuileries melalui pintu yang tidak dijaga. Mereka kemudian naik kereta menuju luar Perancis. Namun usaha mereka gagal ketika mendekati Varennes, raja dan keluarga berhasil ditahan atas inisiatif Drouet yang mengenali raja.

Surat permohonan dan manifestaso menunjukkan adanya semangat anti raja. Assemblee sesudah upaya pelarian raja, mengambil kepustusan-keputusan yang berguna sehingga dalam masa ini Perancis dikatakan diperintah tanpa raja. Sesudah 10 Agustus 1792, bentuk Republik dengan segera menjelma di Perancis.

Pada tanggal 17 Juli, putusan yang dianggap menguntungkap pihak raja, telah membawa akibat: kaum Cordeliers mengajak rakyat menandatangani di atas kertas dengan sebuah desakan untuk membubarkan kerajaan dan membentuk Republik. Konstituante dengan cepat  mengundang walikota, Bailly dan komandan Garda Nasional, Lafayette, untuk mengembalikan keamanan dengan menggunakan undang-undang militer.

Akan halnya raja, dengan tiada menjatuhkan raja, ia bersumpah setia kepada konstitusi pada tanggal 14 September. Tetapi tanggal 30 September, konstotuante dibubarkan dan tidak ada satupun daru anggotanya dipilih kembali untuk Assemblee berikutnya.

  1. Perang

Penahanan di Varennes membimbangkan raja-raja asing. Walaupun mereka menyatakan, bahwa pengembalian keamanan di Perancis adalah untuk kepentingan Eropa. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh kaisar dari raja Prusia, pada tanggal 27 Agustus di Pilnitz, tidak memperlihatkan maksud akan melakukan agresi. Sementara, pangeran-pangeran Perancis dan orang-orang yang telah mengungsi beranggapan bahwa ini berarti aka nada percampuran tangan dari pihak luar terhadap Perancis.

Raja menjatuhkan veto pada dekrit-dekrit terhadap kaum  pengungsi dan kaum pendeta. Ini menyebabkan kemarahan rakyat kepada raja dan raja didakwa telah bersekutu dengan musuh. Tetapi raja memanggil saudaranya kembali dan pada tanggal 14 Desember menyatajab dalam Assemblee, bahwa ia telah mengirimkan pesan kepada raja Trier bahwa raja Trier akan dianggap musuh apabila hingga pada tanggal 15 Januari kaum pengungsi tidak dicerai-beraikan.

  1. Tanah air dalam bahaya

Situasi politik dalam negeri yang tidak segera teratasi menyebabkan sering terjadi kekacauan antara kelompok-kelompok di Perancis. Kondisi ini bertambah genting setelah adanya ancaman dari luar yang berusaha hendak turut campur dalam permasalahan dalam negeri Perancis. Dalam situasi yang genting, sebuah manifest dari Brunswick, yang isinya mengajak orang-orang Perancis jagan mempertahankan negeri, dan menganccam terutama paris dengan hukuman militer dan pembasmmian bila berani mengganggu diri raja. Dalam ultimatum yang ditujukan kepada Legislatif, disebut sebagai hari terakhir untuk menyetujui tindakan-tindakan yang diusulkan tadi hingga tanggal 9 Agustus.

Kedatangan komisaris dib alai kota, di mana dibentuk Dewan Kotapraja Revolusioner sebagai pengganti yang sah; pembunuhan mandate yang mengatur pertahanan istana Tuileries, pelarian raja ke dalam Legislatif; ketidaksetiaan dari sebagian barisan pengawal istana; pertahanan penuh dari pasukan Swiss dan kaum bangsawan terhadap barisan sukarela dan kaum pemberontak dari pinggiran kota, telah menimbulkan pertempuran sengit dengan menggunakan meriam.

Dalam Assemblee, legislative tidak dapat menyetujui kehendak untuk memecat raja. Ia hanya memerintahkan agar raja untuk sementara waktu dinonaktifkan, dan mencari alas an gua memberekan masalah raj sesuai dengan UUD. Raja telah dikalahkan, dia dan Lafayette, terpaksa melarikan diri keluar negeri pada tanggal 19 Agustus.


Bab 2. Pemerintahan Revolusioner (10 Agustus1772-27 Juli 1774)

Pada malam 10 Agustus 1772, badan Legilatif telah mengumumkan tindakan  kepada penghapusan UUD. Convention mendapat perintah menyusun UUD baru, yang pelaksanaannya akan menghapuskan pemerintah sementara. Kemudian Convention akan dibubarkan dan diganti oleh Badan Pembentuk undang-undang Kedua. Setelah terbentuk, orang akan tetap berada di bawah pemerintah sementara dan akan berusaha mengakuinya secara sah. Dengan demikian negari mendapati sebuah pemerintahan revolusioner. Pemerintahan ini kelak akan dijatuhkan oleh peristiwa Thermidor (27 Juli 1794).

Pada masa ini, dapat dibagi dalam 5 tingkat, yakni:

  1. Berakhirnya legislatif (11 Agustus-21 September 1792).

Berdiri Commune (gerakan rakyat), bersifat illegal, tetapi menjadi legal karena kemenangannya. Sesungguhnya partai ini mengambil tindakan dengan cepat, dengan memasukkan Raja dalam penjara Rumah; kemudian bermaksud mengurus nasib musuhnya yang lain, memerintahkan kepada Komite Penjagaan untuk menahan orang-orang yang divurigai membantu pemberontakan kaum monarki (pengikut raja) pada 10 Agustus, dan mengadakan undang-undang untuk membuang pendeta yang menentang ke luar negeri.

Dewan pekerja memberi kekuasaan kepada komisaris-komisaris Commune guna ikut serta dalam pertahanan nasional. Mereka telah meyakinkan orang-orang propinsi, bahwa  Commune yng terkenal itu bukanlah suatu cerita: kaum borjuis mengalami kekalahan, dan kepada rakyat telah disebarkan benih-benih yang kelak menghancurkan usaha kaum federal. Pengerahan tentara, pelarian pendeta, pemilihan ini telah menimbulkan kegelisahan. Marat dalam suratnya melukiskan dengan sederhana apa yang dapat dikerjakan oleh pengadilan rakyat. Pikiran sebagian besar rakyat, dan barisan-barisan sukarela, lebih-lebih dari daerah Orne yang pergi ke garis depan, telah menghukum musuh-musuh rakyat.

Pada 2 September orang-orang memasuki penjara-penjara di Paris, mendirikan pengadilan tiruan, mengadakan keputusan pembebasan. Tetapi cara mereka menjalankan hukuman dengan keji sehingga keadaan ini mencemarkan revolusi. Dalam peristiwa September mempunyai pertanyaan atas siapa yang harus bertanggung jawab. Febre d’Eglantine, waktu itu sekertaris Danton, telah membubuhi tanda tangan pad peket surat kiriman tersebut yang dengan demikian dikirim bebasa dari pajak bea. Orang ini semua merupakan pemimpin sesungguhnya dari pembunuhan September tersebut. Pangeran Chartres, kemudian Louis Philippe I, raja Perancis, menegaskan bahwa sesudah pertempuran Valmy, ia menerima pengakuan sesungguhnya dari Danton. Namun tidak ada bukti kuat bahwa pembunuhan tersebut adalah tindakan dati Danton sebagai menteri kehakiman.

Untuk masalah keamanan umum, walikota Paris dan menteri dalam negeri sangat memberi andil besar. Walikota ,Petion adalah seorang Gironde, ia menyetujui tindakan-tindakan ketika itu. Menteri dalam negeri adalah Roland dengan samar-samar menyatakan kekcewaannya akan kematian beberapa orang, yang mulanya masih dianggap pantas.

  1. Perjuangan antara Gironde dan Montagne (21 September 1792-10 Agustus 1793).

Setelah para wakil yang menyetujui  adanya penghapusan kerajaan, mereka terpecah-pecah ketika membahas masalah pembangunan. Perselisihan antara kedua partai selama 8 bulan selanjutnya akan memperebutkan suara terbanyak, yakni antara kaum Gironde dan kaum Montagne. Sebab-sebab perselisihan: pergeseran masa lalu, persoalan individu, peranan kota Paris, personal-jawaban megenai UUD dan hak-hak pemilik.

  1. Peristiwa 10 Agustus yang mereka coba halangi, kaum Gironde menerima dengan keengganan karena mereka yakin bahwa orang yang menimbulkannya tidak akan membiarkannya sampai di situ. Kaum montagne yang bangga akan kemenangan menganggap kejadian 10 Agustus sebagai pekerjaan mereka, mereka bersikap memihak republik karena kebencian terhadap kerajaan yang mereka jatuhkan.
  2. Rakyat Kota Paris menyetujui peristiwa 2 september yang dianggap sebagai akibat dari kejadian 10 Agustus. Peristiwa ini menjengkelkan kaum Gironde, mereka mengutuk kejadian 2 September dan membenci rakyat Paris. Mereka mengkritik departemen yang terus-menerus memberi makan kepada kota besar, yang tidak mempunyai sumber penghasilan sendiri, dan mereka menuduh bahwa pemerintah kota menghabiskan uang negara. Sebaliknya, kaum Montagne berkehendak agar paris tetap menjadi pusat dari gerakan revolusioner. Kaum Commune dan Montagne mempersatukan diri guna melakukan tindakan-tindakan yang wajib diturut oleh semua, guna menyelamatkan rakyat dari bahaya.
  3. Kaum Gironde mempunyai alasan baru. Meskipun tidak dapat menyelamatkan UUD tahun 1791, mereka telah melakukan dengan cerdik sebagai ahli hokum fasal-fasal terakhir yang berhubungan dengan Lois XVI. Sebagai dewn pembentuk undang-undang baru maka Convention berkewajiban dngan perundingan, menyusun UUD baru. Tindakan cepat yang dilakukan ialah pertama-tama harus dijamin hasil perebitan yang baru di dapat dan merupakan warisan umum dari kaum revolusioner. Inilah kewajiban, dan inilah kepentingan umum.
  4. Gironde adalah partai kaum tuan tanah. Menurut mereka hak dari pemilik tidak dapat diganggu. Hasil panen memberi hak mutlak bagi pemiliknya hendak dijual kepada siapa, dengan harga berapa, atau untuk disimpan adalah menjadi kehendak pemiliknya. Namun dalam kondisi di masa sulit seperti perang, kondisi ini tidak banyak membantu. Hak-hak hidup bertentangan dengan hak pemilik, dan hak hidup ini adalah lebih penting. Bahan-bahan hidup harus dibagi-bagi; pemilik hasil panen hanya diperbolehkan mendapatkan sebagian dan selebihnya harus diserahkan dengan harga yang telah ditetapkan yang menjamin untung yang selayaknya. Selanjutnya dengan demikian telah terjadi perselisihan yang sengit antar kedua partai. Gironde telah menuduh bahwa: Commune, Marat, pembunuh-pembunuh bulan Septmber, Robespierre adalah objek dari serangan mereka, dan perdebatan dalam gedung legislative (Assemble) menunjukan dengan jelas kemengan mereka. Akan tetapi keadaan berbalik hal tersebut telah memperkuat dukungan terhadap kaum Montagne. Permasalahan raja menjadi bahan penting dalam perselisihan.

Pada tanggal 16 Oktober Komisi memberikan laporan kepada Komisi Pembentuk Undang-undang, berisi usul cara untuk petunjuk pengadaan satu proses pengambilan keputusan. Dengan terpaksa Valaze menjelaskan laporan dari komisi 24 yang diserahkannya pada 6 Nopember. Esok harinya Mailhe menegaskan bahwa UUD 1791 tidak berlaku, dan karena itu tidak dapat menjamin lagi kesulitan raja. Selanjutnya pada 3 Januari 1793, Gasparin yang membeberkan penyalahgunaan dari permulaan Agustus 1792, dengan perantaraan Boze berhubungan pada satu pihak dengan raja dan pada lain pihak dengan Vergniaud, Guadet dan Gennose; para terdakwa ini yang hadir, tidak berani memungkiri; dengan demikian terlihatlah tingkah laku dari ketiga orang besar Gironde yang menamakan dirinya republikein tetpi pada tanggal 10 Agustus masih hendak menyelamatkan kerajaan. Sejak hari itu orang mulai mengadakan putusan hukuman. Kemudian diadakan 3 pertanyaan:

  1. apakah Louis bersalah?
  2. Haruskah putusan hukuman diserahkan kepada rakyat untuk mendapatkan pengesahan?
  3. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada Louis?
  4. Haruskah ia mendapat penundaan hukuman?

Putusan hukuman mati dari Louis XVI berarti kekalahan hebat dati kaum Gironde yang hendak menyelamatkannya: Roland dengan segera mengajukan permohonan berhenti. Selanjutnya pada 31 Mei gedung Perwakilan dikepung oleh gerombolan bersenjata dari bermacam-macam seksi; mereka mendesak diasingkannya kaum Gironde terutama dari perundingan-perundingan.

Pada 2 Juni terjadi tindakan kekerasan anti-parlementer yang tak mengeluakan pertumpahan darah, merupakan sebuah dari kejadian yang penting; kaum Gironde dikalahkan sama sekali dan dengan mereka borjuis yang mereka wakili; pihak yang kalah tetap mengadakan perlawanan. UUD dari tahun 1793 yang bersifat republik dan demokrasi, sesuai  dengan kehendak  massa mempercepat berkumpulnya mereka di sekeliling Convention, yang ingin melindungi pemeerintah sekarang.

Akan halnya kaum pemenang, UUD mereka mendapat persetujuan rakyt Perancis; 10 Agustus 1793, mereka mengundang wakil-wakil dari legislative pertama, yang datang ke Paris dengan biaya negara, guna menyatakan persetujuan dengan UUD. Perundingan yang bersifat damai membuktikan adanya persatuan nasional di sekitar Dewan Perwakilan, sebagai suatu symbol persatuan yang diperlukan karena adanya bahaya.

  1. Kemenangan Montagne.

Tindakan yang dilakukan dengan jitu, menimbulkan kepercayaan terhadap tepatnya tindakan yang direncanakan. Hal ini menerangkan mengapa terjadi undang-undang dari 14 Frimaire th II (4 Desember 1793) yang mewujudkan bentuk, peralatan dan susunan teratur pada pemerintahan revolusioner; undang-undang ini yang dasarnya ditetapkan pada 10 Oktober adalah pegangan yang nyata bagi pemerintah di mana setiap pemimpin menyadari akan sifatnya  yang sementara.

Dewan perwakilan yang muncul karena kedaulatan rakyat, mempersatukan sekalian kekuasaan. Konstituante tetap ada; tetapi sebagai pembentuk undang-undang, ia setiap hari berada di bawah pengaruh keadaan. Ketika itu ada 2 komite pemerintahan: Komite Keselamatan Umum dan Komite Keamanan Umum. Pelaksanaan undang-undang revolusioner adalah kewajiban dari pemerinth setempat, yang pada tahun 1790 dibentuk  di departemen-departemen, distrik-distrik dan kotapraja; dan dari komisi pemeriksa yang dibentuk menurut dekrit 21 Maret 1793. Sebagai tindakan pembalasan terhadap para pembesar dari departemen yang ikut serta dalam gerakan federal, maka kekuasaan mereka dibatasi. Sebaliknya dewan distrik dan kotapraja menjadi tetap, dan mendapat perluasan kekuasaan di bawah pengawasan agen nasional yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

  1. Komplotan dari partai-partai.

Robespierre yang masuk  Kmisi Keselamatan Umum sesudah Danton dilenyapkan dan Marat dibunuh, berkuasa mendirikan sebuah dictator. Ia mendapat perlawanan dari sayap kiri, Herbert yang menamakan diri sebagai ahli waris dari marat dan yang hendak memperhebat terror, dan dari sayap kanan, Danton yang lemah, karena alas an perikemanusiaan ingin menghentikan terror. Kemudian Komite Robespierre lambat laun menguasai pemerintah, maka ia berusaha mempertahankan diri sebagai yang berkuasa ketika ia diserang.

Pada musim dingin, Komite Keamanan dan Keselamatan berkumpul, karena didorong oleh suatu tekad, merupakan pemerintah yang sungguh-sungguh. Namun secara tidak langsung pemerintah mengalami serangan dari Danton. Ia bertindak dengan hati-hati dengan menyembunyikan maksudnya. Awalnya ia keluar dari Komite, kemudian diminta bergabung dengan rekan-rekan yang mencurigainya.

Untuk mempersatukan massa kaum Jembel, Robespierre berhasil meloloskan undang-undang ventose, di mana menghapuskan hak milik dari orang-orang terdakwa yang ditahan dan dibagikan kepada penduduk miskin, yang berarti pemindahan milik secara besar-besaran. Oleh karena itu kaum Hebert mengacaukan anggapan umum akibat adanya kekurangan bahan makanan.

Sesudah Robespierre mengatasi masalah, Danton ditangkap. Kemudian ia diseret ke meja pengadilan. Selam proses berjalan, Komite meminta kepada Convention dekrit, yang mengizinkan Pengadilan menjatuhkan putusab dengan tiada banyak perdebatan. Setelah disetujui dengan suara bulat, pada tanggal 5 April para terdakwa menjalani hukuman Guillotine (penggalan kepala). Dewan Perwakilan dari Thermidor yang kelak mengembalikan kehormatan dari anggota-anggota yang tidak dihukum, tidak melakukan ini terhadap Danton, Delacroix dan orang-orang bersangkutan dalam soal Kompeni India Timur.

  1. 5. Pembubaran tenaga-tenaga revolusioner.

Karena Komite telah menang, kewajibannya menjadi lebih mudah. Dengan tiada perlawanan, mereka menindas tentara revolusione dari Ronsin, dan kemudian Dewan Pekerja seperti para menteri. Pada 27 Germinal dan 19 Floreal Dewan perwakilan mengeluarkan dekrit menurut laporan-laporan dari Saint Just dan Couthon, yang menyatakan bahwa semua komplotan dari negar Perancis untuk putusan hukuman akan dibawa ke muka pengadilan Revolusioner dan kekuasaan istimewa menghukum yang dijalankan di propinsi oleh wakil-wakil, harus dilenyapkan. Karena itu, terror di Paris semakin hebat.

Atas usul Couthon, Dewan Perwakilan pada tanggal 10 Juni mengumumkan undang-undang memperbaharui pengadilan Revolusioner, yang dihapuskan oleh dekrit dari 27 Germinal dan 19 Floreal; guna mempercepat pengadilan, tiada dilakukan pembelaan, tiada daksi, tiada dilakukan pendengaran: bukti-bukti moril digunakan sebagai tambahan dan sebagai pengganti bukti-bukti materi; arti musuh tanah air diperluas, inilah pembaharuan yang menggemparkan.

Meskipun Komite Keamanan Umum lebih tua dari Komite Keselamatan Umum, ia melihat yang kemudian bertambah besar kekuasaannya berhubung dengan September 1793, yakni keselamatan umumlah yang membersihkan keamanan umum.

Tak dapat disangksikan, kesalahan ada pada Roberspierre, akan tetapi hal ini pada Thermidor Barere mempermasalahkannya dan tiada pada waktunya, dengan tiba-tiba memutuskan perhubungan dengan Komite Keselamatan Umum. Pada 13 Messidor, 5 hari setelah kemenangan di Fleurus, ia menyatakan kepada perkumpulan Jacobin, tempat ia berlindung, ia benci terhadap sikap teman-temannya dalam soal Chatherine Theot: lebih-lebih ia kecewa bahwa teman-teman tersebutlah yang menolak Undang-undang Ventose.

Pada tanggal 9, Tallien mulai menyerang dengan dakwaan Robespierre sebagai tiran; Billaud memperkuat hal ini. Louchet dan Lozeau, wakil-wakil yang mempunyai  nama buruk, akhirnya mengusulkan penangkapan dan pendakwaan terhadap yang berkuasa. Adik Robespierre dan Lebas secara jantan menyatakan keinginan mereka ikut mengalami nasibnya. Daftar ini dibubuhkan 2 anggota lain dari kekuasaan tiga orang, yakni Couthon dan Saint_Just dan selanjutnya Dumas, presiden dari pengadilan Revolusioner, Komandan Garda Nasional.

Hanriot dengan terlalu tergesa-gesa pergi ke Komite Keamanan Umum guna membebaskan Robespierre. Usahanya gagal dan bahkan ia ditangkap. Meskipun demikian, pemberontakan terus berlangsung dan kaum Jacobin mempersatukan diri dengan Commune. Selanjutnya, pada tanggal 10 pagi dini hari, Convention mulai mengadakan serangan. Hanya dengan sedikit barisan, Leonard Bourdon, keributan dan tembak-menembak terjadi. Lebas melakukan aksi bunuh diri, adik Robespierre melompat dari jendela.

 

Bab 3. Revolusi Merosot (28 Juli 1794-9 Nopember 1799)

Masa ini bersifat merosotnya kaum politikus, kaum borjuis yang tidak mampu mengembalikan keamanan dalam negeri dan perdamaian dengan luar negeri. Pada masa ini terdiri atas 3 tingkat:

  1. reaksi gerakan Thermiodor (Juli 1794-Juni 1795), berupa reaksi terhadap orang-orang dan lembaga dari tahun ke II revolusi.
  1. Serangan dari kaum Royalis (pengikut Raja), dengan mencontoh kaum revolusioner mereka memberanikan diri mengadakan pemberontakan di Paris pada 13 Vendemieaire. Ketika usahanya gagal, mereka menutupinya dengan jalan sah untuk mencapai kekuasaan: pemilihan pada tahun ke V adalah suatu kemenangan bagi kaum loyalis.
  2. Kecondonga pada pemujaan orang kuat, September 1797-Nopember 1799. Sebagai lawan dari kaum loyalis, pemerintah inipun adalah lawan dari kaum Jacobin. Kesalahan mereka dalam politik luar negeri mendekatkan tanah air dalam keadaan bahaya karena pembentukan koalisi kedua pada musim bunga tahun 1799. Tinggal saja bagi Bonaparte untuk kemunculannya yang diharapkan oleh seorang pemerintah, Sieyes, yang muncul pada permulaan Revolusi dan hadir pada 18 Brumaire guna menyusun akte penutup dari Revolusi.
  1. 1. Reaksi terhadap Thermidor (Juli 1794-Juni 1795)

Dalam ini Rakyat Perancis mengalami lagi bagian terbesar dari kejadian-kejadian sejak 10 Agustus, hanya saja arahnya terbalik. Pemenang terhadap Robespierre adalah mereka  dari Komite-komite dan wakil-wakil yang meneledorkan kewajiban mereka yang dimintanya memberikan tanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka. Semuanya orang-orang Montagne. Hasilnya ialah:terhadap kaum Montagne yang berkurang tiga kali, maka mereka semakin yakin, bahwa sejak itu mereka satu-satunya yang dapat membentuk suara terbanyak dan suatu partai yang mampu menyodorkan politiknya. Dari bagian-bagian pemerintah tahun ke-II mereka hanya mempertahankan apa yang dapat digunakan mereka terhadap lawan: pemerintah revolusioner dikurangkan dari anggota-anggotanya satu persatu. Sebaliknya bentuk pemerintahan republic tidak menjadi bahan persoalan, karena kaum Thermidor, kecuali beberapa orang, bukanlah pengikut raja. Pada 10 April 1795 Kaum Thermidor mengeluarkan dekrit untuk mmelucuti senjata kaum teroris. Tahanan daari tahun ke II yang dibebaskan, akan mengadukan bekas-hakim mereka pada tahun ke III.

Tindakan  reaktif yang penting terhadap mereka:

  1. Proses-proses terhadap Carrier, Lebon, dan Fouquier-Tinville.
  2. Serangan terhadap komite-komite.
  3. Pembersihan Convention oleh dirinya sendiri.
  4. Proses terhadap kaum Montagne yang terakhir.

Reaksi-reaksi terhadap badan-badan mencapai maksudnya: 1). Komite-komite pemerintah; 2). Pengadilan Revolusioner; 3). Jumlah Komite-Komite Penjagaan diturunkan pada 24 Agustus 1794 menjadi satu persatu distrik dan pada 19 Pebruari 1795 dihapuskan pada ibukota distrik-distrik.

  1. 2. Serangan dari kaum royalis (Juni 1795- September 1797)

Pangeran Provence yang menjadi Louis VIII, pada tanggal 24 Juni mengumumkan sebuah manifest, dengan janji bahwa ia akan menghukum pembunuh raja, dan akan mengembalikan adanya ke 3 golongan dari zaman lama dan pemerintahan kerajaan lama.

UUD yang telah disahkan menentang baik demokrasi maupun diktator. ia menghapuskan hak pemilihan umum dengan memberikan kesempatan pada pemilihan pertama semata-mata kepada pembayar pajak, dan member kedudukan tinggi kepada pemilih. Pemungutan suara yang terbukti oleh banyaknya yang tidak ikut serta memberikan suara, memberikan kemenangan bagi UUD. Tetapi walaupun mendapata suara terbanyak, dekrit mengenai persediaan tempat 2/3 terebut dan untuk mana belum diadakan pemungutan suara rakkyat, hanyalah mendapat persetujuan suara amat sedikit.

Sejak Hoche di sebelah mengembalikan keamanan (Juni 1796), kaum loyalis tiada lagi ikut berperang, melainkan mepersiap-siapkan diri Louis XVIII. Inggris membantu mereka dengan uang. Selanjutnya mereka mendapat bantuan dari kaum Clichy, dari orang wakil yang dipilih pada tahun 1795 untuk sepertiga tempat diperwakilkan dan dari banyak pendeta dan kaum pengungsi yang telah kembali, yang dipercepat untuk sementara waktu oleh pemerintahan yang bersangkutan. Pemilihan pada April 1797 merupakan anggota Convention yang berhenti dan merupakan kemenangan besar bagi kaum loyalis.

Perebutan kekuasaan pada 4 September tiada berjalan dengan menumpahkan darah: Carnot disuruh pergi, Barthelemy ditahan, karena tak mau meminta berhenti; kepada beberapa wakil dilakukan penahanan di rumah.wakil-wakil lain yang dengan segera bersedia menyetujui undang-undang Fructidor mengesahkan perebutan kekuasaan. 53 wakil dan 12 orang dijatuhi hukuman pengasingan.

  1. 3. Kecondongan ke arah Pemujaan orang kuat.

Rakyat sedikit menghargai pemmerintahan Fructidor yang melangkah tidak pada tempatnya. Pemerintah tidak dinyatakan terima kasih terhadap perjanjian Campo Formio (17 Oktober 1797), karena hal ini adalah hasil perundingan Bonaparte sendiri. Sebaliknya Ditectoire dipersalahkan memutuskan perundingan di Lille dengan Inggris. Dalam hal ini, seharusnya Inggris diserang. Tetapi Bonaparte menolak rencana untuk pendaratan di Inggris dan dengan persetujuan Talleyrand, sebagai penggantinya, ia mengadakan ekspedisi ke Mesir.

Pemilihan pada April 1799 berlangsunng dalam keadaan buruk bagi kaum Republik dari Directoire. Pihak kanan ingin mengadakan perobahan pada UUD. Hasil pemenang pemilihan berpindah kepada kedua partai oposisi yang saling mengadakan persekutuan.Terjadilah krisis yang digunakan sebaik-baiknya oleh kedua balai. Mereka meminta keterangan dari Directoire terhadap politik luar dan dalam negeri dan menghapuskan pemilihan yang dilakukan setahun lalu dari Directour Treilhard yang tak sah. Menurut UUD Treilhard diganti oleh Gohier.

Timbulnya Bonaparte tidak dengan mendadak. Pemimpin besar lainnya telah mati, Bonaparte jauh dari pusat dan sikapnya yang kurang menghargai instruksi dari Directoire bahkan meningkatkan bagi kedudukannya. Bonaparte mengangkat sumpah di muka Senat, memberikan perintah dan berpidato di muka tentaranya: kepada saudara-saudara telah saya tinggalkan damai, dan kini saya ketemukan kembali perang. …kepada saudara-saudara saya tinggalkan kemenangan-kemenangan, dan kini musuh mendesak perbatasan negeri saudara-saudara…”.

Di seluruhkan kota ditempelkan semboyan-semboyan: Bonaparte akan menyelamatkan Republik. Di mana-mana timbul suatu ketenangan, ketengangan karena tikap masa bodoh. Talleyrand, yang termasuk dalam komplotan, meminta surat pemecatannya dari Barras. …Sleyes dan Ducon mengajak Gohier dan Moulin mengikuti jejak tersebut. Kedatangan Bonaparte di Dewan 500 menimbulkan peledakan kemarahan: “Enyahlah dengan Diktator! Tempatkan ia di luar undang-undang! Kita bersedia mati di tempat kewajiban kita! Hidup UUD! Hidup Republik! Bonaparte tiada bisa berbicara lagi.

Akibat dari keadaan ini belum dapat dibayangkan oleh siapapun juga. Luar negeri beranggapan bahwa keadaan di Perancis, semakin menjadi sulit. Tetapi konsul-konsul sementara pada proklamasi mereka yang pertama pada esoknya menyatakan dengan tegas keadaannya: “Revolusi telah diletakkan pada dasar-dasar yang menyebabkan ia dimulai: ia kini berakhir.

 

Kesimpulan

Revolusi Perancis dirjkan kepada kaum despotism, kepada hak-hak istimewa atas nama kemerdekaan dan persamaan. Ini adaah suatu peristiwa penting dalam sejarah dunia. Revolusi terjadi di Perancis, karena di sana despotisme lebih dirusak oleh pengikutnya sendiri, yakni kaum bangsawan.

Kaum Gironde yang menyerukan propaganda mereka di luar negeri; perabng menentang despotisme dan istana! Damai bagi gubuk- gubuk!, maka mereka keliru menggunakan tenaga serangannya, keliru menghitung kekuatan pertahana musuh dan keliru dalam tingkatan pengertian rakyat yang diajak mengikuti mereka.

Revolusi telah menguasai dunia, walaupun diadakan persekutuan-persekutuan dan percampuran tangan terhadap Revolusi, pemerintah despotism satu-persatu lenyap. Ini terbukti UUD semakin banyak, kerajaan otoriter lenyap, rakyat yang tertindas mencapai kemerdekaannya dan mempersatukan diri menjadi bangsa-bangsa.

Revolusi, buah pikiran dari kaum borjuis, member keuntungan bagi kaum ini. Mereka berhasil mendapat sambutan baik dan kehormatan dari rakyat. Mereka menduduki tempat kaum bangsawan yang dikalahkan. Namun akhirnya oleh kaum Thermidor mengembalikan posisi kaum Borjuis pada tempatnya. Kaum Thermidor pada tahyn 1791 banyak yang mengajukan diri sebagai sukarelawan untuk membela tanah air terhadap musuh yang ingin mengembalikan pemerintahan lama. Tahun 1793 mereka memberontak terhadap kaum Montagne yang menurut anggapannya membahayakan hak milik.

Sedikit disesalkan bahwa revolusi hanya memberikan keuntungan kepada satu kelas yang sangat berjasa, tanpa memberikan porsi yang lebih banyak kepada bawah. Hanya kaum petani dari kalangan bawah yang diuntungkan dengan dihapuskannya pemerintahan feudal. Kaum buruh yang tidak mendapat hak untuk berserikat tidak dapat mempertahankan upahnya menurut undang-undang. Tetapi revolusi yang dianggap telah gagal itu telah menaburkan benih-benih dalam pikiran dan ingatan dari generasi-generasi yang kelak akan muncul.

Revolusi tersebut mempunyai banyak peristiwa yang dahsyat. Mereka mendatangkan despotism yang merupakan bahaya bagi kemerdekaan. Ini menjanjikan persamaan, maka dibiarkan satu kelas hidup di atas lainnya, di mana kelas baru mendapat hak-hak istimewa tersebut berusaha untuk menghalangi-halangi kelas yang dijajahnya.

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

11 November 2009 Tinggalkan komentar

Pertempuran Surabaya berkaitan dengan pertempuran-pertempuran pemuda/arek-arek Surabaya sebelumnya guna melucuti persenjataan dari pasukan Jepang yang kalah dalam perang Pasifik. Pemerintah mendukung tindakan yang dlakukan arek-arek Surabaya dengan mempersenjatai diri dan mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing.

Satu rangkaian dengan kekalahan Jepang ialah datangnya pasukan sekutu (AFNEI) ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, Brikade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Kedatangan mereka adalah untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan menyelamatkan para interniran  Sekutu. Untuk mengatasi kecurigaan pada sebagian arek-arek Surabaya, Brigjen Mallaby mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil Pemerintah RI. Hasil dari pertemuan itu adalah:

  1. Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak membawa angkatan perang Belanda.
  2. Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
  3. Akan dibentuk kontak biro agar kerja sama dapat berjalan dengan baik.
  4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja.

Namun tentara inggris Melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Pada tanggal 26 Oktober, malam hari, satu peletaon pasukan Field Security Section di bawah Kapten Shaw melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok dengan maksud membebaskan Kolonel Huiyer dkk. Tindakan berikutnya ialah dengan mealkukan pendudukan kantor Pos Besar, gedung Internatio dan objek vital lainnya.

Pada tanggal 27 Oktober, pukul 11.00 WIB, pesawat terbang AFNEI menyebarkan pamflet yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Setelah dikonfirmasikan kepada Brigjen Mallaby, ia mengaku tidak tahu menahu soal penyebaran pamflet. Kemudian  terjadilah kontak senjata antara arek-arek Surabaya dengan pasukan Inggris. Pertempuran semakin meluas ke seluruh penjuru Surabaya. Tentara Sekutu berhasil dipukul mundur oleh arek-arek Surabaya, bahkan pimpinan pasukan Sekutu, Brigjen A.W.S. Mallaby berhasil ditawan.

Perselisihan berhasil diredakan, setelah pada tanggal 30 Oktober, presiden Soekarno, M. Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil disepakati dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Isi perjanjian itu ialah:

  1. Sekutu akan menarik diri ke Tanjung Perak dan Darmo
  2. Sekutu diizinkan melewati daerah lain yang dikuasai arek-arek Surabaya dan RI hanya untuk mengangkut interniran ke pelabuhan
  3. Pertukaran tawanan
  4. Komisi kontak yang dibentuk waktu pendaratan Mallaby diaktifkan kembali
  5. Patrol bersama akan diadakan di daerah-daerah rawan.

Brigjen Mallaby beserta pasukan Sekutu yang ditawan oleh arek-arek Surabaya dilepaskan kembali berdasarkan kesepakatan perdamaian. Namun setelah wakil-wakil pemimpin RI  meninggalkan kota Surabaya, pertempuran pecah lagi. Dalam pertempuran kali ini, Brigjen Mallaby tewas dalam peperangan di sekitar Jembatan Merah.

Sekutu kemudian mendatangkan bantuan dari Divisi V di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mansergh ke Surabaya. Tanggal 9 November, Sekutu mengeluarkan Ultimatum yang berisi ancaman bahwa pihaknya akan menggempur Syrabaya dari darat, laut, dan Udara apabila arek-arek Surabaya tidak mematuhi ultimatum tersebut.

Ultimatum sekutu ternyata tidak dipatuhi oleh arek-arek Surabaya. Penolakan ultimatum itu menyebabkan pertempuran tidak dapat dihindarkan. Tepat pukul 10.00 WIB tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang berjalan selama 3 minggu. Rakyat mengungsi ke daerah Sidoarjo dan Mojokerto. Bung Tomo berhasil mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya dan kota sekitarnya melalui pidato-pidatonya di Radio Pemberontakan untuk bergerilya melawan serangan Sekutu. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, ribuan pejuang Surabaya dan kota sekitarnya yang gugur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang peristiwa itu, maka tanggal 10 November 1945 oleh pemerintah RI selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan.